5 Jenis dan asal usul nikah gaib di dunia

2. Jepang

 

5 Jenis dan asal usul nikah gaib di dunia

5 Jenis dan asal usul nikah gaib di dunia

Ellen Schattschneider, melalui artikel terbitan 2011 bertajuk “Buy Me a Bride: Death and Exchange in Northern Japanese Bride‐Doll Marriage,” memaparkan tentang nikah gaib di Jepang. Perbedaan utama nikah gaib Jepang dan China adalah bahwa di Jepang, pasangannya bukanlah manusia. Orang yang meninggal tidak menikah dengan orang mati maupun hidup tapi kepada sebuah boneka.

Menurut Schattschneider, dulu di Jepang memang pernah berlaku aturan nikah gaib seperti di China. Di mana ketika wanita hidup menikah dengan seorang pria yang sudah meninggal. Tapi kemudian boneka dipergunakan mulai 1930-an. Saat itu, banyak pria muda Jepang meninggal dunia dalam perang dan invasi Jepang ke Manchuria sehingga menyulitkan menemukan wanita pengantin untuk mereka semua yang meninggal. Dalam nikah gaib bersama boneka, foto pria yang meninggal dunia ditaruh dalam wadah kaca berdampingan dengan sebuah boneka dan dijaga dalam keadaan demikian selama 30 tahun, yaitu masa ketika arwah pria dianggap sudah bergerak menuju dunia selanjutnya.

3. Prancis

 

nikah gaib

nikah gaib

Prancis termasuk langka, karena secara legal jelas-jelas mengijinkan orang hidup menikahi orang mati. Salah satu hukumnya menyebutkan bahwa presiden memperbolehkan demi alasan yang kuat. Tentu saja ada syaratnya, yaitu bahwa orang yang masih hidup harus membuktikan bahwa pasangan itu memang berniat untuk menikah dan telah mendapat izin menikah dari keluarga pihak yang sudah meninggal.

Jika presiden memutuskan mengabulkan permohonan pernikahan, maka pernikahan dianggap berlaku sejak tanggal sebelum kematian salah satu pasangan tersebut. Tapi, pasangan yang masih hidup tidak menerima hak atas harta benda orang yang sudah meninggal. Jika seorang wanita sedang hamil saat kematian kekasihnya, maka ketika anak itu lahir, ia dianggap keturunan pria kekasihnya yang sudah meninggal dunia. Aturan sipil Prancis diperkenalkan pada masa kekuasaan Napoleon, tapi pasal pernikahan yang dimaksud merupakan tambahan di kemudian hari dan berawal dari sebuah bencana.
Pada 2 Desember 1959, bendungan Malpasset di utara sungai Riviera Prancis jebol dan menumpahkan air bah yang menewaskan 423 orang. Presiden kala itu, Charles de Gaulle mengunjungi daerah bencana. Seorang wanita bernama Irène Jodard memohon agar diijinkan menikahi tunangannya yang ikut meninggal dalam bencana. Pada 31 Desember, akhirnya parlemen Prancis meloloskan hukum yang mengijinkan pernikahan sesudah kematian.

Sejak saat itu, ratusan warga Prancis menikah dengan tunangan mereka yang sudah meninggal. Pengamatan antara 1960 hingga 1962 mendapati bahwa, di antara 1654 permohonan pernikahan, sekitar 95 persen berasal dari kaum wanita. Pernikahan jenis ini masih berlanjut di Prancis, biasanya terkait dengan kisah sedih. Pada 2009, seorang wanita bernama Magali Jaskewicz (26) menikahi almarhum tunangannya, Jonathan George yang juga telah menjadi ayah bagi 2 anak wanita itu, George berusia 25 tahun saat meninggal dunia, hanya 2 hari setelah mengajak menikah.

4. Sudan

 

pengertian nikah gaib

pengertian nikah gaib

Di kalangan Suku Nuer di selatan Sudan, nikah gaib berlangsung secara khas. Menurut Alice Singer dalam “Marriage Payments and the Exchange of People” disebutkan, “Jika seorang pria meninggal dunia tanpa keturunan lelaki, kerabat pria seringkali menikahi istri pria yang telah meninggal.”
“Ayah biologis itu kemudian, secara sosial, bertindak seperti seorang suami, tapi arwah suami yang sudah meninggal dianggap sebagai ayah secara legal.”
Pengaturan demikian seringkali dijalankan ketika seorang pria Nuer meninggal dunia karena pertikaian dan dilakukan untuk mengamankan harta dan garis keturunan pria yang meninggal.

Janda itu menerima pembayaran di awal nikah gaib, dan mencakup uang darah dari pelaku pembunuhan suaminya, demikian juga dengan pembayaran dalam bentuk ternak yang dulunya menjadi milik pria yang meninggal. Dengan cara demikian, nikah gaib yang dilakukan menjaga tatanan sosial melalui redistribusi kekayaan dan harta